Liputan Cyber || Jatim
Jelang arus mudik dan balik lebaran tahun 2025, sejumlah ruas jalan milik provinsi Jatim terus dilakukan perbaikan dalam rangka memperlancar dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak.
Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengaku optimis tingkat kemantapan jalan provinsi bisa mencapai angka 90 persen atau baik saat puncak arus mudik dan balik lebaran tahun ini.
Mengingat, saat rapat kordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Jatim sekitar 2 bulan lalu disampaikan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 67 persen.
“Saya optimis target 90 persen tingkat kemantapan jalan provinsi yang terus diupayakan Dinas PU Bina Marga Jatim bisa tercapai sehingga pengguna jalan bisa nyaman dan aman saat mudik dan balik lebaran tahun 2025,” kata politikus Partai Gerindra saar dikonfirmasi, Minggu (23/3/2025).
Optimisme itu bukan tanpa alasan, sebab dalam beberapa waktu terakhir Abdul Halim mengaku sering keliling ke berbagai daerah khususnya di kawasan Madura kondisi jalannya cukup mantap kisaran 70 persen.
“Untuk jalan nasional di Madura memang masih ada sejumlah lubang. Namun udah ada material dan alat berat yang disiapkan untuk melakukan perbaikan jalan berlubang di spot spot tertentu,” ungkap politikus asal Madura ini.
Lebih jauh Abdul Halim menjelaskan bahwa semua pihak baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota memiliki kesadaran yang sama untuk fokus melakukan perbaikan jalan jelang lebaran karena sudah menjadi agenda rutin tahunan.
Apalagi berdasarkan data kementerian perhubungan, pada lebaran tahun 2025 ini akan ada sekitar 36 juta orang yang akan mudik menuju Jawa Timur, sehingga infrastruktur jalan harus diperhatikan, khususnya jalan berlubang yang bisa membahayakan pengguna jalan.
“Alhamdulillah saya tadi malam jalan dari Bangkalan ke Pamekasan baik melalui jalur selatan maupun jalur utara kondisi jalannya bagus,” terang Abdul Halim.
Sementara menyangkut kondisi penerangan jembatan Suramadu, lanjut Halim sapaan akrabnya menyatakan bahwa saat ini ada beberapa kementerian dan balai seperti Kemenhub, Kemen PUPR, dan BBWS yang menangani masalah tersebut.
“Tagihan listrik penerangan jalan Suramadu itu kisaran Rp.150 juta perbulan. Nah itu menjadi tanggungjawab siapa, sepertinya saling lempar. Mungkin menunggu sampai akhir tahun baru bisa diselesaikan nantinya menjadi tanggungjawab siapa,” pungkas Ketua Komisi D DPRD Jatim. (Redaksi)
