Bupati Lamongan: ASN Harus Ikut Berperan Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Liputan Cyber || Lamongan Jatim

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menekankan aparatur sipil negara (ASN) harus mampu ikut berperan untuk mewujudkan kesejahteran masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat bertindak sebagai pemimpin apel di Halaman Pemkab Lamongan, Senin (3/3/2025).

 

“Kepala daerah adalah pelayan rakyat, birokrasi adalah pelayan rakyat untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Birokrasi adalah kendaraan yang digunakan, dan ASN sebagai pengendali di dalam birokrasi itu adalah bahan bakar bagi bergeraknya birokrasi yang melayani,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes dalam keterangan pers.

 

Dalam implementasi harapan-harapan masyarakat, kata Pak Yes harus direalisasikan secara realistis. Sementara, adanya efisiensi anggaran menjadi optimalisasi agar tepat guna.

 

“Akhir-akhir ini kita terus ditunjukan di medsos bahwa pemerintah melakukan efisiensi. Ini jangan dibaca efisiensi sebagai pengurangan anggaran, tapi dibaca sebagai menghindari pemborosan dan difokuskan untuk kegiatan yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambah Pak Yes.

 

Sedangkan, pencapaian visi kejayaan Lamongan yang berkelanjutan, Pak Yes berpesan, seluruh ASN dapat kompak, solid, bersatu untuk rakyat, dan berjiwa petarung.

 

“Mari terus berperilaku sesuai Core Values ASN, ASN loyal kepada birokrasi, loyal pada korps. Saya kira semuanya sudah paham bagaimana berperilaku sebagai ASN dan di tengah-tengah masyarakat juga harus bisa menjadi contoh dan teladan, terutama dalam menyukseskan program-program yang dicanangkan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Lamongan yang kita kelola bersama ini,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemkot Surabaya Terapkan Efisiensi Anggaran dengan Smart Governance

Sel Mar 4 , 2025
Liputan Cyber || Surabaya Jatim Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemotongan belanja, melainkan optimalisasi sistem kerja berbasis smart governance. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.   Kepala Badan Perencanaan […]