Liputan Cyber || Jatim
Perekonomian Provinsi Jawa Timur menunjukkan kinerja yang menggembirakan pada akhir tahun 2024, didorong oleh penerimaan perpajakan yang melampaui target dan belanja negara yang menjadi penyangga stabilitas ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Dudung Rudi Hendratna, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, dalam acara Media Briefing yang bertemakan “Penguatan Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang Berkelanjutan: Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”, yang berlangsung pada Jumat, (7/2/2025), di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Penerimaan perpajakan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan hasil yang positif pada tahun 2024. Secara keseluruhan, penerimaan pajak tercatat mencapai 100,54% dari target yang ditetapkan, dengan nominal sebesar Rp 261,92 triliun, melebihi target yang sebesar Rp 260,51 triliun. Pertumbuhan penerimaan ini tercatat sebesar 5,09% (yoy), didorong oleh kenaikan sektor PPN, PPh, cukai, serta Bea Masuk, PBB, dan Bea Keluar. Selain itu, dilakukan penyesuaian target oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mencocokkan realisasi dengan potensi yang ada, melalui KEP-309/PJ/2024 dan KEP-273/BC/2024.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada akhir tahun 2024, PNBP tercatat mencapai 152,7% dari target yang ditetapkan, dengan total sebesar Rp 8,45 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan 3,81% (yoy). PNBP ini didorong oleh kinerja positif sektor Jasa Pelayanan Pendidikan yang ada di bawah Badan Layanan Umum (BLU). Namun, sektor PNBP lainnya mengalami kontraksi, terutama disebabkan oleh empat satuan kerja PNBP yang telah beralih status menjadi BLU.
Belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Jawa Timur turut berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai 94,54% dari alokasi tahun anggaran 2024, yaitu sebesar Rp 53,51 triliun, yang tumbuh 13,74% (yoy). Kinerja ini didorong oleh jenis belanja barang yang meningkat signifikan sebesar 16,50% (yoy), yang sebagian besar digunakan untuk mendukung kegiatan Pemilu awal tahun 2024 dan operasional kementerian/lembaga.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKD) mencapai 98,78% dari alokasi yang ada, dengan nominal Rp 81,45 triliun. Meskipun ada kontraksi 0,48% (yoy), hal ini disebabkan oleh penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), yang meskipun begitu tetap mencapai 99,99% dari target DBH 2024, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang hanya tercatat 99,52%.
Kontribusi PPN, PPnBM, dan PPh Non-Migas pada Penerimaan
Hingga 31 Desember 2024, kontribusi PPN dan PPnBM terhadap penerimaan pajak Provinsi Jawa Timur mencapai 60,47%, sementara PPh Non-Migas berkontribusi 38,61%. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan adanya pemulihan aktifitas ekonomi yang semakin stabil, didorong oleh tren peningkatan harga komoditas, kebijakan pengawasan ketat terhadap Wajib Pajak sektor prioritas, serta adanya penundaan pembayaran PBB 2023 yang diiringi pengurangan sanksi administrasi.
Kinerja penerimaan pajak yang positif ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pemulihan sektor-sektor ekonomi utama di Jawa Timur dan kebijakan fiskal yang mendukung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui berbagai program dan kebijakan yang tepat sasaran, terus berupaya untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada tantangan global yang tidak mudah.
Sinergi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Dudung Rudi Hendratna menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beliau menggarisbawahi bahwa pencapaian stabilitas fiskal dan penerimaan negara yang baik di Jawa Timur merupakan langkah penting menuju transformasi ekonomi yang lebih besar, seiring dengan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, penguatan sektor perpajakan, dan pengelolaan belanja negara yang efisien, Jawa Timur akan terus berkontribusi dalam pencapaian tujuan jangka panjang, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. (Red)
