Liputan Cyber || Jatim
Upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi telah menjadi kesadaran bersama. Hal ini tampak dari Gerakan Banyuwangi Berbagi yang melibatkan berbagai stakeholder untuk bersama-sama mengulurkan tangan membantu sesama.
Gerakan Banyuwangi Berbagi tersebut melibatkan pemkab, TNI, Polri, dan instansi vertikal. Selain itu, juga diikuti oleh BUMN, BUMD dan kalangan organisasi profesi dan pengusaha di Banyuwangi. “Dengan gotong royong, kami meyakini penanganan kemiskinan di Banyuwangi akan lebih cepat,” ungkap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, melalui laman resminya, dilansir Senin (27/1/2025).
Saat ini, tambah Ipuk, kemiskinan di Banyuwangi tercatat paling rendah sepanjang sejarah. Berdasarkan data BPS per 2024, kemiskinan di Banyuwangi tercatat 6,54 persen. “Meski rendah, bukan berarti kita berpuas. Kita harus menekan ini secara serius dan sistematis,” terangnya.
Gerakan Banyuwangi Berbagi menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi penanganan tersebut. Dengan mengacu pada data kemiskinan yang berbasis nama dan alamat (by name by addres), akan lebih sistematis dalam melakukan intervensi.
Gerakan Banyuwangi Berbagi menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi penanganan tersebut. Dengan mengacu pada data kemiskinan yang berbasis nama dan alamat (by name by addres), akan lebih sistematis dalam melakukan intervensi.
“Jadi, semua pihak yang terlibat dalam Gerakan Banyuwangi Berbagi ini, akan mendapatkan sasaran masing-masing yang ada di data. Semua dibagi habis. Jadi, tidak ada yang terlewat atau disalurkan sembarangan,” jelas Ipuk.
Ipuk menyebutkan Banyuwangi Berbagi tersebut akan melibatkan ribuan pihak dengan sasaran sekitar 18 ribu warga pra sejahtera. Mereka akan berbagi sembako bagi warga miskin sesuai dengan pembagiannya.
“Sementara ini kami rancang program ini untuk tiga bulan ke depan. Sebagaimana kita ketahui, di awal tahun seperti ini, Bansos dari pemerintah belum turun. Maka, aksi solidaritas seperti ini bisa menjadi solusi,” imbuhnya.
Tidak hanya mendapatkan sembako, dalam gerakan tersebut, juga akan dilakukan evaluasi kondisi keluarga penerima bantuan. Mulai dari sosial, kesehatan hingga akses pendidikannya. Berbagai perkembangan tersebut akan dipantau melalui aplikasi Smart Kampung. “Dengan data yang realtime seperti ini, kita bisa melakukan penanganan secara tepat dan terukur,” pungkas Ipuk. (Red)
