Liputan Cyber || Jatim
Pemerintah Kota Blitar terus melakukan persiapan setelah menjadi daerah pelaksanaan pembentukan percontohan kota/kabupaten antikorupsi di Jawa Timur oleh KPK. Dalam waktu dekat, Pemkot Blitar akan kembali mengikuti pertemuan dengan KPK secara virtual, untuk finalisasi rencana kedatangan KPK ke Kota Blitar.
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, melalui laman resmi Pemerintah Kota Blitar, dilansir Senin (27/1/2025), mengungkapkan, pihaknya akan kembali mengikuti rapat dengan KPK pada 31 Januari mendatang. Pihaknya menjelaskan, KPK akan berkunjung untuk memberikan arahan terkait rangkaian bimbingan teknis (bimtek) kota antikorupsi. Menurutnya ini penting sebagai bekal penilaian terhadap kesiapan Kota Blitar.
Ratih menyebut, agenda Bimtek pertama akan digelar pada 11 hingga 13 Februari 2025 dengan agenda pemahaman secara umum terkait kota/kabupaten Antikorupsi. Bimtek itu akan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
Menurut Ratih, penunjukkan Kota Blitar sebagai kandidat kota antikorupsi ini tidak lepas dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di tahun 2024 melampaui target, sebesar 97,98%. Pemkot Blitar pun optimistis mendapat hasil terbaik dalam pembentukan daerah antikorupsi.
“Bisa terpilih jadi kota antikorupsi, artinya paling tidak kita dalam kehidupan sehari-hari tatanan pemerintah dan masyarakat bisa mengimplementasikan,” terang Ratih.
Sementara itu, pemilihan kota/kabupaten antikorupsi se-Indonesia akan dilakukan, 9 Desember mendatang, bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia (HAKORDIA). Ratih berharap Kota Blitar bisa menyandang predikat kota antikorupsi tahun ini. (Red)
