Liputan Cyber || Jawa Timur
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Ponorogo menggelar sarasehan di Gedung DPRD yang berfokus pada penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kemandirian ekonomi desa.
Ketua Abpednas Ponorogo, Joko Santoso, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026) mengatakan ada 1.981 anggota Abpednas di Ponorogo berinisiatif mengajak Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi PAD melalui keberadaan KDKMP dengan bersinergi lintas sektor agar berdampak nyata bagi ekonomi desa.
Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita menegaskan bahwa Pemkab Ponorogo berkomitmen dalam mendukung pembangunan fisik gerai KDKMP di seluruh desa dan kelurahan dengan target pembangunan gedung rampung paling lambat pada Maret 2026.
Lisdyarita juga mengapresiasi inisiatif BPD dalam mendukung program KDKMP dan menegaskan peran strategis desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Abpednas Ponorogo Dukung Koperasi Desa Merah Putih Untuk Tingkatkan PAD. Foto : Kominfo Ponorogo
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno menegaskan pentingnya peran BPD dalam mengawal program tersebut agar tidak berhenti pada formalitas administratif. KDKMP harus mampu menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dwi Agus Prayitno menekankan bahwa pendapatan asli desa cerminan martabat dan kedaulatan desa. Ia mendorong BPD untuk tidak hanya berperan sebagai pengawas prosedural, tetapi juga menjadi penjaga arah ekonomi desa. Ia berharap unit usaha KDKMP difokuskan pada sektor riil, seperti pengelolaan hasil pertanian, distribusi, dan logistik pangan, bukan semata pada kegiatan simpan pinjam.
Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Sri Rohani, memaparkan bahwa Kabupaten Ponorogo menempati posisi dua besar di Jawa Timur dalam kecepatan pembentukan badan hukum KDKMP.
Ia menyampaikan total lahan yang direncanakan untuk pembangunan gedung KDKMP, sebanyak 214 lokasi terverifikasi. Sementara 93 lokasi lainnya masih menunggu perizinan dengan Perhutani atau status kepemilikan di tingkat desa. Ia berharap BPD dapat berperan aktif mempercepat koordinasi di tingkat desa agar pembangunan gerai KDKMP dapat berjalan lancar. (Redaksi)
