Liputan Cyber || Surabaya
Keputusan Walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Juru Parkir (Jukir) terhadap toko-toko modern di Kota Pahlawan dinilai tidak berkeadilan.
Meski beberapa toko modern telah memberikan Hak Jukir atau kepastian terhadap pendapatan daerah, namun ada juga toko modern seperti Alfa Midi yang memakai Modus lain sebagai pengalihan untuk dimanfaatkan sendiri.
Hal itu justru menimbulkan gejolak baru, sehingga tidak sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yakni Sila Kelima yang berbunyi, ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.
Dalam penelusuran tim investigasi beberapa media, diketahui ada beberapa Alfa Midi yang menerapkan pegawai-nya memakai atribut Jukir atau Double Job. Artinya, selain menangani konsumen, pegawai Alfa Midi juga bertugas sebagai Jukir.
Salah satu Kepala Toko Alfa Midi ketika dikonfirmasi oleh media ini juga mengungkapkan alasan kenapa bisa Double Job, yaitu dikarenakan ijin Parkir belum keluar.
Jika demikian, kenapa Walikota Surabaya tidak menutup atau mencabut ijin daripada Alfa Midi, dan kenapa juga yang dilakukan Penyidakan rata-rata hanya toko modern Indomart.
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPD MADAS NUSANTARA Kota Surabaya, Moch Syamsul Arifin angkat bicara. Ia menyebut, tidak semua Jukir di toko-toko modern itu upaya Premanisme.
“Ada juga Jukir yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar, seperti halnya yang terjadi di daerah Mojo, dimana Jukir-nya merupakan warga setempat, yang bertujuan ikut berperan aktif dalam membantu menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen,” ungkap Syam, sapaan lekatnya.
Syam juga berharap, hal-hal tersebut diatas seharusnya mendapat dukungan dari Walikota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, baik dari sisi Regulasi maupun Penerapannya di lapangan.
“Itupun juga sebagai upaya Pemerintah memberdayakan potensi daerah, baik dari segi Kultur maupun Budaya. Sehingga Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan akan lebih maju dan berkembang lagi kedepannya,” tutupnya. (Basori)
