Liputan Cyber || Jatim
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Jatim) terus mendorong penguatan ekosistem digital demi mewujudkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah warga. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Forum Ekosistem Digital Jawa Timur yang digelar di Surabaya.
Kepala Dinas Kominfo Jatim dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pembangunan portal layanan digital Majadigi yang kini telah memasuki versi 2.0 dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. “Portal ini lahir dari keprihatinan bahwa sebelumnya Jawa Timur belum memiliki sistem layanan publik yang terintegrasi. Dulu masyarakat harus menghafalkan banyak alamat website. Itu tidak efisien dan tidak ramah bagi warga,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Portal digital yang dikembangkan sejak akhir 2023 ini, pada tahun 2024 ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung program Ina Digital. Portal ini telah mengintegrasikan berbagai layanan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga perizinan lintas kabupaten/kota.
Salah satu capaian nyata adalah integrasi sistem rumah sakit antara Kabupaten Banyuwangi dan RSUD Saiful Anwar di Malang, yang memungkinkan warga mengetahui jadwal dokter, operasi, hingga penggunaan obat secara daring sebelum berobat ke rumah sakit rujukan.
Selain infrastruktur digital, Diskominfo Jatim juga memprioritaskan peningkatan kapasitas ASN menghadapi era kecerdasan buatan (AI). Pemprov Jatim bekerja sama dengan Google dan ITS dalam menyelenggarakan pelatihan AI dua level, yang pertama Ditujukan untuk ASN non-TI agar mampu menggunakan sistem AI dasar dalam pekerjaan administratif, Level 2 ditujukan bagi ASN berlatar belakang TI, untuk membangun sistem AI mandiri di instansinya masing-masing.
Sementara itu, Tenaga Ahli Portal Majadigi, Amar Alphabet, menjelaskan bahwa portal MAJADIGI dirancang sebagai pusat layanan digital pemerintah berbasis ekosistem digital terpadu, yang menghubungkan teknologi, manusia, proses, dan kebijakan.“Transformasi digital bukan hanya soal perangkat, tapi soal kolaborasi lintas sektor yang mampu menyusun kebijakan bersama dan menyinergikan pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat,” jelasnya.
Forum ini juga membahas pentingnya pelaksanaan Survey Kepuasan Pengguna SPBE yang menjadi instrumen wajib sesuai Perpres 95 Tahun 2018. Survei ini mengukur persepsi pengguna terhadap layanan digital pemerintah dan digunakan untuk peningkatan kualitas layanan ke depan.
Forum yang dihadiri 128 peserta dari perangkat daerah se-Jatim ini turut menghadirkan Dr. Tony D. Susanto, pakar e-Government dan anggota Tim Asesor SPBE Nasional. Dalam paparannya, (red)
