Liputan Cyber || Lamongan Jatim
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024 kepada DPRD Lamongan, di Ruang rapat Paripurna DPRD Lamongan.
Realisasi pokok-pokok pelaksanaan APBD tahun 2024, dari sisi pendapatan daerah yang ditargetkan Rp3,632 triliun terealisasi sebesar Rp3,299 triliun.
Belanja daerah dan transfer dialokasikan Rp3,579 triliun, terealisasi Rp3,207 triliun. Sehingga dari surplus yang ditetapkan sebesar Rp53,085 miliar terealisasi Rp91,636 miliar.
Sedangkan, untuk penerimaan pembiayaan dari targetkan Rp24,187 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp77,273 miliar teralisasi 100 persen. Dengan demikian, nettonya tercatat minus Rp53 milia. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp38,55 miliar.
“Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, walupun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanan program kegiatan,” ujar Bupati Yes dalam keterangan pers, Jumat (9/5/2025).
Bupati Yes menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SPBD merupakan fondasi penting untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, laporan keungan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun dengan standar akuntansi. Serta ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik.
Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Lamongan berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 9 kali berturut-turut.
Capaian Ini Sejalan Dengan Diterimanya Kembali Predikat A Pada Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (Redaksi)
