Liputan Cyber || Jatim
Guna mendalami dan berbagi tentang upaya penanggulangan masalah kebencanaan, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang melakukan kunjungan ke Kantor BPBD Jatim.
Kunjungan anggota Komisi Bidang Pembangunan dan Infrastruktur ini diikuti 11 orang anggota dewan dengan dipimpin Ketua Komisi, Tantri Bararoh, dan didampingi Kalaksa BPBD Kab. Malang, R. Ichwanul Muslimin.
Mewakili Kalaksa BPBD Jatim, Sekretaris BPBD Jatim Andhika N Sudigda menyambut langsung kunjungan ini dengan didampingi Plt. Kabid RR Dhani Aribowo dan sejumlah tenaga fungsional di lingkungan BPBD Jatim.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Tantri Bararoh saat mengawali sambutannya, menyampaikan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayahnya.
Dengan kondisi wilayah yang luas, ia berharap adanya upaya dari provinsi yang bisa diterapkan di daerahnya.
Sementara, mewakili Kalaksa BPBD Jatim, Sekretaris BPBD Andhika N Sudigda, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2025) memaparkan ragam potensi bencana dan berbagai upaya kesiapsiagaan yang telah dilakukan, termasuk bersinergi dengan BPBD Kabupaten/kota.
Di antaranya, melalui program Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan upaya pendekatan bantuan logistik dan peralatan di masing-masing daerah.
“Karena Jawa Timur ini wilayahnya sangat luas, maka untuk percepatan gerak penanganan saat terjadi bencana, kita dorong logistik dan peralatan ke Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Malang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan potensi penanganan pasca bencana melalui bantuan material di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR).”Tapi itu harus ada usulan dari pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.
Ia pun menyarankan, agar anggota dewan di Kabupaten Malang untuk memperjuangkan anggaran penanggulangan bencana di wilayahnya.
Karena mayoritasnya, anggaran untuk penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota masih belum sebanding dengan potensi bencana di wilayahnya.
Acara kunjungan ini, lalu ditutup dengan penyerahan cinderamata, baik dari DPRD Kabupaten Malang, maupun dari BPBD Jawa Timur. (Red)
