Liputan Cyber || Jatim
Saat ini pemerintah pusat telah memberlakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendukung kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Bahkan menurut Ipuk kebijakan efisiensi anggaran telah diberlakukan Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2023.
“Sebenarnya bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kita skip, bahkan ATK (Alat Tulis Kantor) mulai kita kurangi secara signifikan sejak 2024, dan terus hingga saat ini,” kata Bupati Ipuk, melalui laman resminya, dilansir Selasa (11/2/2025).
Ipuk menyatakan langkah efisiensi yang telah diterapkan meliputi penghapusan beberapa kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan menurunkan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik. “Bahkan SSH bangunan fisik mulai bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kita turunkan namun dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas. Tujuannya agar infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun,” kata Ipuk.
Selain itu, kata Ipuk, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan e-office, sehingga penggunaan ATK berkurang. “Contohnya kami ada aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal karyawan pemkab. Dan seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisien dan efektivitas anggaran. Bagi kami, ini momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya,” ujarnya.
Ipuk menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan anggaran sudah tepat. Apa yang dilakukan oleh pusat, akan menjadi pedoman bagi Ipuk untuk lebih melakukan efisiensi anggaran.
“Untuk 2025 pun kami akan lakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat untuk memilah kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kami yakinkan, kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tambah Ipuk. (Red)
