Liputan Cyber || Jatim
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan Rembuk Overview Bidang Kesehatan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo, Kamis (6/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan fokus utama pada evaluasi capaian program kesehatan serta strategi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Timur.
Dalam laporan yang disampaikan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,6%. Dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 76,31% di antaranya telah berhasil mencapai target kepesertaan JKN sebesar 95%.
Namun demikian, masih terdapat sembilan kabupaten yang belum memenuhi target Universal Health Coverage (UHC), seperti Banyuwangi, Tuban, Magetan, Lamongan, Lumajang, Tulungagung, Pacitan, Ponorogo, dan Blitar. Selain itu, masih ditemukan peserta JKN nonaktif di beberapa daerah, yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya optimalisasi program kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM, menekankan bahwa peningkatan cakupan JKN dan kualitas layanan kesehatan memerlukan sinergi lintas sektor.
“Pertemuan overview bidang kesehatan di Jawa Timur yang diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan dan program di sektor ini. Dengan adanya sinergi dan komunikasi yang erat, berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan dapat didiskusikan bersama, sehingga solusi yang dihasilkan lebih terarah dan saling melengkapi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Benny Sampirwanto, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memperbaiki layanan kesehatan di Jawa Timur. “Pendekatan ini diharapkan mampu membuat pelayanan kesehatan di Jawa Timur semakin optimal, lebih ringan dalam pelaksanaannya, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Melalui rembuk ini, diharapkan ada langkah konkret dalam mempercepat pencapaian UHC di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, optimalisasi layanan kesehatan berbasis JKN serta koordinasi yang lebih erat antar-instansi menjadi agenda prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. (Red)
