Liputan Cyber || Jatim
Belum adanya kepastian lahan relokasi bagi pengungsi bencana tanah gerak di Kabupaten Trenggalek dalam sebulan terakhir membuat anggota Komisi E DPRD Jatim tergerak.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/1/2025), Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno mendorong semua instansi dan kalangan untuk mensupport proses pencarian lahan bagi 43 KK yang mengungsi akibat kejadian longsor dan tanah gerak, pada pertengahan Desember 2024 lalu.
Kunjungan anggota Komisi E kali ini diawali dengan pertemuan di Kantor BPBD Kabupaten Trenggalek dan dilanjut dengan peninjauan ke Posko Pengungsi di Lapangan Giling, Dusun Depok, Desa Ngrandu Kec. Suruh.
Turut hadir dalam kunjungan ini, sejumlah anggota Komisi E DPRD Jatim, yakni, Jairi Irawan MKP (Wakil Ketua), Siti Mukiyarti, dan Imam Makruf.
Hadir juga Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, perwakilan Dinsos Jatim, Badan Geologi Kementerian ESDM, BMKG, Perhutani dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Trenggalek.
Sri Untari dikonfirmasi, Rabu (15/1/2025) mengatakan untuk kepentingan lahan relokasi warga terdampak, masing-masing sektor tidak boleh saling ego, mempertahankan asetnya, demi kepentingan masyarakat.
Setelah melalui proses sharing antar-instansi, termasuk pertimbangan kerawanan, akhirnya lapangan Giling Dusun Depok direncanakan sebagai pilihan lahan relokasi.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, perkembangan dan pantauan kondisi pengungsi di Trenggalek ini akan disampaikan kepada Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, dan dengan seizin Pj Gubernur nanti akan mulai dilakukan proses pembangunan hunian sementara. Tentu, setelah rekomendasi dari pihak-pihak terkait sudah keluar.
Sementara, dalam kejadian tanah gerak ini, sedikitnya 38 rumah rusak, 43 KK atau sekitar 119 jiwa mengungsi di posko atau di rumah-rumah saudara. (Red)
