Liputan Cyber || Jatim
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Mojokerto terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Data terbaru tahun 2024 mencatat nilai 4,32 dengan predikat memuaskan, jauh melampaui angka 2,92 pada tahun 2021.
Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto, Sabtu (4/1/2025), Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, sekaligus Koordinator SPBE Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, menegaskan capaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi.
“Peningkatan indeks SPBE ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata transformasi digital di Kota Mojokerto berjalan sesuai rencana. Kami terus berkomitmen memberikan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Gaguk.
Indeks SPBE Kota Mojokerto mengalami lonjakan signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada 2021, indeks berada di angka 2,92, kemudian naik menjadi 3,32 pada 2022, dan melonjak tajam ke 4,26 pada 2023.
Tahun ini, dengan nilai 4,32, Kota Mojokerto semakin kokoh menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang terdepan dalam penerapan digitalisasi pemerintahan.
Gaguk menyebut penerapan indikator SPBE di Kota Mojokerto saat ini telah berjalan hampir sepenuhnya dengan melibatkan sinergi yang erat antara perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
“Saat ini kami sedang memperkuat berbagai elemen penting, termasuk manajemen risiko, manajemen data, manajemen keamanan informasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, serta pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” terangnya.
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan penerapan SPBE berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi ini bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan capaian SPBE saat ini, Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap tantangan era digital. (Red)
