Liputan Cyber || Rabat
Hongaria menyatakan dukungannya terhadap upaya Kerajaan Maroko untuk menyelesaikan masalah Sahara Barat dan mendukung Rencana Otonomi Khusus, yang diajukan pada tahun 2007 (ke PBB), sebagai “dasar paling kredibel” untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut. Hal ini sebagai bagian dari momentum internasional yang diupayakan King Mohammed VI dalam mendukung kedaulatan Maroko atas Sahara dan Rencana Otonomi dimaksud.
Posisi ini diungkapkan Hongaria dalam Joint Statement (Pernyataan Bersama) yang ditandatangani setelah pertemuan, pada hari Rabu, 27 November 2024, di Rabat, antara Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, dan rekannya dari Hongaria, Péter Szijjártó.
Dalam hal ini, kedua menteri “menegaskan kembali dukungan mereka terhadap proses politik yang dipimpin PBB dan terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB untuk menemukan solusi bagi masalah Sahara, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan.”
Maroko dan Hongaria menekankan “peran positif dan konstruktif mereka dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di wilayah masing-masing” dan mencatat “komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip ini, serta penyelesaian konflik secara damai dan penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan negara,” menurut pernyataan bersama tersebut.
Posisi baru Hongaria yang diperkuat memperkuat momentum yang baru-baru ini tercipta, yang disambut baik dan didesak untuk terus dikembangkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru. (Red)
