Liputan Cyber || Surabaya
Dugaan Money Politics menjelang Pemilu 2024, menjadi kesempatan dan acuan utama berbuat curang yang dilakukan oleh beberapa oknum yang menjadi peserta pemilu atau calon anggota legislatif/DPD (Caleg) di Surabaya, untuk memperoleh suara dari masyarakat.
Mulai dilakukannya pendataan KTP oleh Tim Sukses dari beberapa oknum Caleg dan dilanjutkan dengan pembagian amplop berisi uang senilai Rp.30 ribu rupiah hingga Rp.100 ribu rupiah, diberikan secara Door To Door kepada masyarakat merupakan hak paten dalam menentukan pilihan.
Seperti yang terlontar dari pembicaraan beberapa warga Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Money Politics yang dilakukan sebabkan kegaduhan ditengah-tengah warga yang tidak kebagian.
“Iya, kemarin lusa saya sudah didata dengan dimintai KTP dan katanya mau dikasih amplop berisi uang entah.. itu 50 ribu atau 100 ribu. Namun, kenyataannya hingga saat ini belum dikasih oleh yang mendata,” terang salahsatu warga yang terdata untuk perimaan amplop berisi uang, kepada wartawan, Selasa (13/02/2024).
Bahkan, penyampaian warga terdata mendapatkan amplop berisi uang dan enggan dipublikasikan namanya itu, sudah mencari seseorang yang ditunjuk oleh Oknum Caleg untuk membagikan amplop, namun sulit ditemui.
“Sudah saya cari orang yang ditunjuk oleh Caleg untuk membagikan amplop. Dan saya ingin meminta bagian, namun tidak ada dirumahnya. Bahkan sudah dua hari ini hilang tanpa jejak,” ucapnya.
“Ya.. kalau gak dikasih amplop berisi uang, tidak masalah. Saya coblos sesuai hati nurani saya yang bisa memajukan Kota Surabaya ini lima tahun kedepan,” sambungnya.
Kekecewaan pendataan Money Politics, juga dikeluhkan oleh ibu anak satu asal Sidodadi berinisial M, dirinya menyayangkan atas tindakan Tim Sukses yang ditunjuk Caleg.
“Saya kecewa dengan Tim sukses yang melakukan pendataan. Kemarin lusa disuruh mengumpulkan foto copy KTP dengan alasan untuk mendata dan akan mendapatkan amplop berisi uang, tapi kenyataannya hingga sekarang amplop tidak dapat dan foto copy KTP tidak dikembalikan,” celetuk M, dengan rasa kekecewaan.
Sementara itu, ibu-ibu berinisial S merasa senang dengan pemberian amplop berisi uang sebesar Rp.30 ribu rupiah dari salahsatu peserta pemilu atau Caleg di Surabaya.
“Lumayan, juga saya mendapatkan uang 30 ribu untuk disuruh memilih dan mencoblos anggota Caleg yang sudah ditentukan oleh pendata,” urainya.
Ketua RW-03, RW 03 Kelurahan Sidodadi Bapak Samiadi yang mengetahui adanya Money Politics dilakukan oleh oknum yang menjadi peserta pemilu atau calon anggota legislatif/DPD (Caleg), menyayangkan Malpraktik tersebut beredar dikalangan warganya.
“Kami sangat kecewa atas tindakan-tindakan Malpraktik yang dikategorikan sebagai penjual beli suara ini. Karena apa, Money Politics merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum,” bebernya.
Masih kata Samiadi, kan kasihan para peserta pemilu atau calon anggota legislatif/DPD (Caleg) yang jujur dan bersi, khususnya di Kota Surabaya ini, ternodai oleh ulah oknum-oknum Caleg dengan memakai acuan uang sebagai sarana agar dipilih.
“Surabaya ini, butuh pemerintahan yang bersih dan jujur supaya terhindar dari Malpraktik dilakukan oleh para oknum Caleg-Caleg terpilih yang memakai Money Politics dalam Pemilu ini,” kata Samiadi.
“Saya rasa, Money Politics tidak hanya di jumpai di kampung Sidodadi. Mungkin banyak terjadi di kampung-kampung lainnya demi kepentingan semata-mata,” imbuhnya.
Harapan besar, agar warga menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing di bilik suara nanti untuk menentukan Caleg di Surabaya maupun pemimpin Indonesia dan wakilnya yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam 5 tahun ke depan. (Abd.Rosi/Redaksi)
