Liputan Cyber || Jatim
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui kebijakan yang responsif gender.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) Tri Wahyu Liswati saat hadir sebagai salah satu pembicara dalam Gelar Wicara atau Talkshow Merawat Bumi Majapahit Radio Suara Surabaya (SS) bertajuk ‘Peduli, Setara, dan Berdaya: Wajah Humanis Jawa Timur Masa Kini’, Senin (27/10/2025).
“Pembangunan di Jawa Timur harus responsif gender sejak dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Karena itu kami pastikan seluruh program dan penganggaran di Jawa Timur wajib berpihak pada kesetaraan,” tegas Kepala DP3AK Jatim Tri Wahyu, ditemui usai siaran di Stasiun Radio Suara Surabaya (SS).
Arah pembangunan Jawa Timur saat ini, lanjut Tri Wahyu, telah terintegrasi dengan prinsip kesetaraan gender di setiap tahapannya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program.
Menurutnya, pembangunan yang responsif gender bukan sekadar slogan, melainkan pendekatan yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk kelompok rentan.
“Arah pembangunan nasional itu harus responsif gender. Pengarusutamaan gender tidak hanya bicara soal laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana seluruh proses pembangunan di Jawa Timur melibatkan semua pihak dan penganggarannya pun sudah responsif gender,” jelas Tri Wahyu.
Kesetaraan Gender Penting
Pada kebijakan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu juga menekankan pentingnya pengawalan pada aspek perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kesetaraan. Hal tersebut karena diungkapkan Tri Wahyu bahwa Gubernur Jawa Timur selalu menegaskan pentingnya kesetaraan gender agar dapat menerapkan seluruh pihak tidak ada yang tertinggal dalam proses kemajuan daerah atau no one life behind.
Kepala DP3AK Jatim, Tri Wahyu Liswati saat foto usai siaran di Radio Suara Surabaya, Senin (27/10/2025). Foto : Jazilah / JNR
“Kalau dari awal perencanaannya tidak responsif gender, maka pelaksanaannya pun tidak akan menyentuh keadilan yang diharapkan. Karena itu, kami pastikan perencanaan dan penganggaran di Jawa Timur wajib responsif gender, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Tri Wahyu menuturkan, komitmen kesetaraan gender tersebut dibuktikan dengan capaian Jawa Timur yang telah lima kali berturut-turut meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai kategori Mentor. Yaitu, sebuah penghargaan tertinggi nasional atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan pembangunan responsif gender.
“Selama sepuluh tahun terakhir, Jatim mempertahankan penghargaan tertinggi ini. Tidak mudah, karena provinsi lain pun terus berupaya mengarah ke pembangunan responsif gender,” tuturnya.
Selain itu, dikatakan Tri Wahyu bahwa Pemprov Jatim juga menguatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui berbagai program pemberdayaan yang bersinergi lintas perangkat daerah.
Salah satu bukti sinergi itu adalah melalui KIP Jawara, sebuah program bantuan permodalan yang digagas Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial untuk membantu perempuan yang telah mendapatkan pendampingan pemberdayaan agar dapat memulai usaha.
“Kami melakukan asesmen dan menghubungkan para perempuan yang sudah diberdayakan dengan program bantuan permodalan. Tahun 2025 ini, Alhamdulillah ada 40 penerima dari hasil sinergi bersama Dinsos Jatim dan dunia usaha. Ini bentuk nyata kolaborasi antar OPD dalam mendorong perempuan agar berdaya secara ekonomi,” pungkas Tri Wahyu.
Diketahui, gelar wicara Merawat Bumi Majapahit ini ialah hasil kerja sama Dinas Kominfo Jatim dengan Radio Suara Surabaya dalam memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Selain Tri Wahyu, hadir pula Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani dan salah satu penerima bantuan KIP Jawara Nurhayati sebagai pembicara.
Dengan gelar wicara ini diharapkan masyarakat lebih mengenal dan tahu bahwa Pemprov Jatim selalu berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan yang setara untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada satupun yang tertinggal. (Red)
