Liputan Cyber || Surabaya Jatim
Pemerintah terus mengembangkan proyek gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (LPG) tanpa melibatkan investasi asing. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus memperkuat hilirisasi energi nasional.
Penggunaan DME berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang saat ini mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan nasional atau sekitar 7 juta ton per tahun. Ketersediaan batubara yang melimpah di Indonesia juga memastikan pasokan bahan baku DME dalam jangka panjang.
Menurut Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Wahid Dianbudiyanto S T M Sc hilirisasi batubara menjadi DME merupakan langkah strategis. Hal itu dapat mengurangi ketergantungan energi impor sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri. “Dengan memanfaatkan sumber daya batubara yang berlimpah, Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor LPG yang besar,” ujarnya, di Surabaya, Kamis (10/4/2025).
Teknologi gasifikasi batubara masih memiliki tantangan besar karena biaya yang tinggi dan proses yang kompleks, sehingga membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Selain itu, distribusi DME juga tidak bisa dilakukan dengan infrastruktur yang ada saat ini, mengingat densitas energinya lebih rendah dibandingkan LPG.
Wahid menjelaskan bahwa untuk menggantikan sekitar 3 juta ton LPG per tahun, diperlukan setidaknya 4–5 pabrik gasifikasi berskala besar. “Karakteristik fisik DME berbeda dari LPG, sehingga diperlukan penyesuaian dalam sistem penyimpanan dan transportasi agar bahan bakar ini dapat digunakan secara optimal,” ujarnya.
Dampak Lingkungan
Meskipun DME lebih ramah lingkungan saat digunakan, proses gasifikasi batubara sebagai bahan bakunya tetap berkontribusi pada peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, pengelolaan emisi perlu menjadi perhatian utama agar dampaknya dapat dikendalikan. “Gasifikasi batubara memang berpotensi meningkatkan emisi karbon. Namun, dampak ini dapat dikurangi dengan penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) atau dengan mencampurkan biomassa sebagai bahan baku alternatif. Langkah-langkah ini dapat membantu menekan jejak karbon dan menjadikan DME sebagai opsi energi yang lebih berkelanjutan,” jelas Wahid.
Pemerintah memutuskan untuk membiayai proyek ini secara mandiri melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta melibatkan BUMN. Meski demikian, penggunaan teknologi asing masih menjadi tantangan karena dapat meningkatkan biaya produksi. “Pemerintah perlu menetapkan harga patokan DME agar tetap menarik bagi produsen dan konsumen, serta menyediakan insentif fiskal seperti tax holiday atau pembebasan bea masuk untuk menekan beban produksi dan distribusi,” tambahnya.(Redaksi)
