Liputan Cyber || Surabaya
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, H. Budi Leksono., SH., terus melakukan kegiatan Reses Tahun Sidang ke Lima di berbagai wilayah. Seperti yang dilakukan pada hari Minggu (28/01/2024) pagi di Jalan Semarang Penampungan Surabaya.
Dengan dihadiri oleh ratusan warga RT. 1,2,3,4 dan 5 RW 08 Semarang Penampungan, H. Budi Leksono yang merupakan Calon Legislatif dari Partai PDI-Perjuangan tersebut menjaring aspirasi masyarakat.
Dalam pelaksanaan reses tersebut, H. Budi Leksono yang saat ini masih menjabat sebagai Sekertaris Komisi A di DPRD Kota Surabaya didampingi oleh ketua ranting cabang Jalan Semarang, para ketua RT 1, 2, 3 sampai 5 dan ketua RW setempat.
H. Budi Leksono., SH., dalam sambutannya berterimakasih kepada ratusan warga Semarang Penampungan yang antusias untuk menghadiri acara reses saat ini.
“Acara ini memang penting bagi kita semua, selain mendapat pengetahuan bersama kita juga bisa saling memberikan masukan sesuai tema yang kita usung yakni, penjaringan aspirasi masyarakat,” kata H. Budi Leksono kepada warga yang hadir.
Masih lanjut H. Budi, penjaringan masyarakat sendiri dengan tujuan kami sebagai wakil rakyat menampung setiap keluhan masyarakat dalam hal perkara yang belum terselesaikan oleh pihak pemerintah.
“Nantinya, semua keluhan akan kita tampung dan akan kita komunikasikan dengan pemerintah agar bisa menyelesaikan program-program yang masih belum terselesaikan,” terangnya.
Seperti yang diungkapkan beberapa warga, sambungnya, banyak permasalahan terkait dunia pendidikan yang selama ini kurang berkenan semenjak adanya jalur zonasi. Hal tersebut dikarenakan lokasi tempat sekolah negri jauh dar rumahnya, sehingga dengan terpaksa sekolah di tempat swasta.
“Nanti kita bisa koordinasikan dengan pemerintah maupun dinas pendidikan. Dan jika bisa diusulkan supaya pemerintah dapat merelolasikan anggaran pembangunan sekolah,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, kami dari perwakilan rakyat akan terus melakukan blusukan untu mencari dan menampung setiap keluhan masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang selama ini dijalankan.
“Apakah ada keluhan atau kurangnya perhatian pihak pemerintah dengan masyarakat, biar kita tau dan bisa mendorong pemerintah supaya masyarakat lebih diperhatikan. Sehingga, tidak ada lagi niscaya yang namanya tebang pilih,” ungkapnya. (Redaksi)
