Liputan Cyber || Surabaya
Menindak lanjuti adanya isu Nasional terkait Provinsi Papua yang ingin Merdeka dari Kesatuan Republik Indonesia, serta pelanggaran HAM yang ditujukan kepada TNI POLRI di Papua, Ormas Laskar Merah Putih ( LMP ) dan Ormas Arek Suroboyo Bergerak ( ASB ) turun lapangan.
Dalam aksi damai tersebut, Ormas ASB dan LMP memberikan mawar melati kepada para pengguna sepeda motor maupun mobil yang melintas di depan Gedung Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan no 110 Surabaya, Selasa ( 23/04/2024 ), untuk memberikan pesan moral atas kecintaan terhadap NKRI.
Yusak Sinay sebagai ketua Laskar Merah Putih menyampaikan kepada awak media, aksi ini bersifat damai, dan kami penyampaikan pendapat dengan cara yang santun, serta orasi yang disampaikan rekan-rekan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang terjadi di Papua kami anggap tidak adil, dan kami menginginkan Komnasham melihat betul dengan keadaan saat ini, yang dialami oleh pihak TNI POLRI dalam menghadapi keganasan dari speratis OPM.
“Sudah banyak korban yang dilakukan oleh pihak OPM atau KKB yang dengan sadisnya menganiaya bahkan menghilangkan nyawa , diantaranya yaitu Driver Ojol, Nakes, pegawai, penjual galon air, anggota TNI POLRI yang bertugas menjaga keamanan di Papua, dan banyak lagi masyarakat sipil lainnya, yang menjadi korban disana,” cetusnya
Lebih lanjut dijelaskannya, tuntutan kami Ormas ASB dan Ormas LMP yakni.
1. Membubarkan Komnasham
2. Meminta agar Pemerintahan Republik Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk secara tegas menangkap dan mengadili para pelaku teror dan separatis termasuk mereka yang mendukung KKB.
3. Negara harus bisa memperbanyak anggota TNI POLRI di Papua dengan tujuan untuk memberantas habis KKB yang ada di Papua.
4. Mencabut beasiswa para mahasiswa Papua yang mendukung pergerakan KKB.
5.Bubarkan asrama Papua yang menjadi sarang doktrinasi separitis.
6.Polri harus bertindak tegas terhadap pendukung separatis.
7. Komnas HAM jangan cuma menerima laporan sebelah pihak, buka mata kalian para Komnas HAM, TNI POLRI yang bertugas di Papua juga punya keluarga, anak dan istri jangan kalian sudutkan TNI POLRI dengan HAM yang tidak jelas hukumnya,” tegasnya.
“Kami berharap Provinsi Papua jangan sampai lepas dari Kesatuan Republik Indonesia, karena perjuangan dari para pejuang terdahulu ini bukan perjuangan yang secara mudah dan ringan, mereka mempertaruhkan jiwa raganya demi keutuhan NKRI,” tutupnya ( Fandi )
