Reses Tahun Sidang ke Lima yang digelar di Balai RW III Sedayu oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya H. Budi Leksono., SH., yang dihadiri oleh ratusan warga Sedayu berjalan dengan lancar, Sabtu (27/01/2027).
Dalam acara tersebut, H. Budi Leksono., SH., didampingi ketua Tim Relawan Buleks Comunity, ketua Ranting Krembangan dan Ketua RW III Sedayu.
Acara menjaring aspirasi masyarakat yang digelar sejak pukul 14.00 Wib tersebut, banyak warga yang mengeluhkan terkait masalah kesehatan dan pendidikan yang selama ini lebih mementingkan zonasi.
“Reses ini kami lakukan guna menjaring semua aspirasi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata H. Budi Leksono kepada wartawan ini.
Lanjut H. Budi, tadi dalam acara reses kali ini, kami melakukan diskusi terkait permasalahan yang belum terselesaikan.
“Adapun tentang usulan yang diajukan oleh warga dalam acara reses kali ini diantaranya tentang kesehatan, Ijazah yang tertahan serta pendidikan yang selama ini menggunakan sistem zonasi,” terangnya.
Masih kata H. Budi, yang paling utama yang lebih diperhatikan terkait sistem pendidikan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.
“Hal tersebut dikarenakan diwilayahnya tidak ada tempat sekolah yang dekat. Sehingga tidak masuk sistem zonasi dan akhirnya, masyarakat yang berharap anaknya masuk negri jadi masuk swasta yang notabennya kebanyakan harus mengeluarkan biaya untuk bayar sekolah dan ini harusnya menjadi catatan pemerintah,” jelasnya.
Oleh karena itu, sambungnya, karena saat ini tahun politik, kita akan benar-benar berusaha agar dapat merealisasikan sebelum kita hadir di masyarakat dengan mengusulkan program-program itu.
“Untuk langkah-langkah nanti yang kita upayakan untuk dunia pendidikan akan melakukan koordinasi dengan pihak dinas dan kalau bisa pemerintah bisa membangun sekolahan di wilayah-wilayah yang selama ini tidak ada sekolahan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk harapannya kedepannya, masih lanjut H. Budi, kami berharap program-program yang sudah direncanakan dapat segera dilakukan. Sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat yang adil.
“Jika tidak ada tempat sekolah disebuah wilayah ini seperti tidak adil bagi masyarakat, dimana diwilayahnya tidak ada tempat sekolah SMP. Kan mereka juga ingin mempunyai kesetaraan anak-anaknya mendapatkan pendidikan gratis dengan sekolah negri, kalau swasta kan pastinya harus membayar,” harapnya.
“Maka dari itu, pemerintah harus lebih bijaksana untuk membangun sekolah-sekolah disetiap wilayah, jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, karena salah satu program pemerintah anak wajib sekolah,” tutupnya. (Redaksi)
