Liputan Cyber || Jatim
Guna memperkuat posisi Jawa Timur menjadi lumbung pangan Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim mendorong dan meminta Pemerintah Provinsi Jatim membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yuda ditemui di DPRD Jatim, Selasa (3/12/2024) mengatakan bahwa keberadaan BUMD Pangan sangat dibutuhkan Pemprov Jatim untuk memperkuat posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional yang juga sejalan dengan program ketahanan pangan pemerintah pusat. Bahkan keberadaan BUMD pangan merupakan langkah nyata mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, IKN secara geografis itupaling dekat dengan Jatim. Namun IKN tidak memiliki lumbung pangan karena IKN tidak memiliki sawah. Mereka hanya memiliki sawit dan batubara. Kedepan kebutuhan pangan IKN akan semakin besar, sehingga keberadaan BUMD Pangan nantinya bukan hanya mensuplai kebutuhan pangan masyarakat Jatim tetapi juga mensuplai kebutuhan DKJ maupun IKN,” kata Yudha yang juga ketua DPD AMPG Jatim.
Diakui Pranaya, kebutuhan pangan untuk wilayah Indonesia bagian Timur selama ini penyuplai terbesar berasal dari Jatim. Oleh karena itu keberadaan BUMD Pangan juga sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan di Jatim agar tak terjadi inflasi akibat produksi komiditi pangannya lebih banyak yang dibawa ke luar Jatim sehingga warga Jatim justru kekurangan.
“Di era pasar bebas seperti sekarang peran pemerintah sangat dibutuhkan karena pengusaha cenderung mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan masyarakat akan menjadi menjadi korban permainan kartel pangan,” tegasnya.
Pertimbangan lainnya, Pranaya Yudha yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, mulai tahun depan program makan siang bergizi gratis akan diberlakukan pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga membutuhkan support dari Pemprov Jatim agar program tersebut bisa berjalan dengan baik di Jatim.
“Disitu juga ada potensi perekonomian yang nilainya triliunan rupiah, maka keberadaan BUMD Pangan Jatim diharapkan bisa menjadi alternatif menjaga suplay kebutuhan pangan Jatim maupun untuk program makan siang bergizi gratis tercukupi dengan baik. Dan ujungnya tentu potensi sumber PAD Pemprov
Jatim bertambah,”paparnya.
Terkait mekanisme pembentukan BUMD Pangan, Pranaya memberikan solutif yang bisa dipilih Pemprov Jatim. Pertama, dengan membentuk BUMD baru melalui Perda. Kedua, merevisi Perda BUMD yang sudah ada dengan core bisnis mendekati BUMD Pangan untuk dilakukan spin off.
“BUMD Jatim yang mendekati kriteria BUMD Pangan adalah Puspa Agro. Kalau kita spin off dari PT JGU atau Jatim Graha Utama, kemudian kita suntik modal untuk mensuplai kebutuhan pangan Jatim dan IKN. Fasilitas pendukung seperti gudang, cool storage maupun lahan yang luas juga sudah dimiliki Puspa Agro, tinggal sarana dan prasarana lain yang perlu dibenahi sehingga arus barang dari dan menuju Puspa Agro semakin lancar,”jelasnya
Inisiasi pembentukan BUMD Pangan ini sudah menjadi rekomendasi Fraksi Partai Golkar saat pembahasan Perda APBD Jatim 2025 kemarin.
“Tentu kami juga akan mengintruksikan anggota fraksi yang ada di Komisi terkait untuk segera menindaklanjuti dan berkordinasi dengan Biro Perekonomian Pemprov Jatim supaya segera terealisasi, agar jangan sampai kita hanya menjadi penonton di wilayah sumber lumbung pangan nasional ini,”pungkasnya. (Red)
