{"id":29150,"date":"2026-03-07T11:37:14","date_gmt":"2026-03-07T11:37:14","guid":{"rendered":"https:\/\/liputancyber.com\/?p=29150"},"modified":"2026-03-07T11:37:14","modified_gmt":"2026-03-07T11:37:14","slug":"komisi-e-dprd-jatim-dukung-pengetatan-pengawasan-pembayaran-thr-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/liputancyber.com\/?p=29150","title":{"rendered":"Komisi E DPRD Jatim Dukung Pengetatan Pengawasan Pembayaran THR 2026"},"content":{"rendered":"

Liputan Cyber || Jawa Timur<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan komitmen dan mendukung pengetatan pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cKami akan memastikan pengawasan itu berjalan efektif dan benar-benar berpihak kepada tenaga kerja, terutama buruh dan pekerja sektor informal yang sering kali paling rentan,\u201d kata Untari di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6\/3\/2026)<\/p>\n

 <\/p>\n

Pernyataan itu disampaikan menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan THR serta membuka 54 Posko Pelayanan THR di kabupaten\/kota se-Jawa Timur menjelang Lebaran.<\/p>\n

 <\/p>\n

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi nasional yang mewajibkan perusahaan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.<\/p>\n

 <\/p>\n

Sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, Komisi E DPRD Jatim akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dengan meminta laporan berkala dari Dinas Tenaga Kerja terkait perkembangan aduan, tingkat kepatuhan perusahaan, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran.<\/p>\n

 <\/p>\n

Menurut Untari, THR merupakan hak normatif pekerja yang dilindungi oleh regulasi, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja\/Buruh di Perusahaan.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cTHR bukan bonus, bukan pula bentuk kemurahan hati pengusaha. THR adalah hak pekerja yang wajib dibayarkan tepat waktu. Karena itu tidak boleh ada alasan untuk menunda atau mencicil pembayaran,\u201d ujarnya.<\/p>\n

 <\/p>\n

Dalam kesempatan itu, Untari juga meminta Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi secara masif terkait keberadaan 54 Posko THR agar pekerja mengetahui mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran.<\/p>\n

 <\/p>\n

Selain itu, Satgas Pengawasan THR diharapkan tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga melakukan inspeksi langsung ke perusahaan, termasuk yang memiliki riwayat pelanggaran ketenagakerjaan.<\/p>\n

 <\/p>\n

Ia juga mendorong penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan apabila ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR.<\/p>\n

 <\/p>\n

Menurutnya, pengawasan THR juga menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja di Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pekerja terbesar di Indonesia.(Redaksi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Liputan Cyber || Jawa Timur Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan komitmen dan mendukung pengetatan pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   \u201cKami akan memastikan pengawasan itu berjalan efektif dan benar-benar berpihak kepada tenaga […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":29151,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[83,78,84,1185,22],"tags":[],"class_list":["post-29150","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jawa-timur","category-kemenkominfo","category-kominfo-prov-jawa-timur","category-news-trending","category-pemerintah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29150"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29152,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29150\/revisions\/29152"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/29151"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}