{"id":16475,"date":"2024-10-21T03:18:38","date_gmt":"2024-10-21T03:18:38","guid":{"rendered":"https:\/\/liputancyber.com\/?p=16475"},"modified":"2024-10-21T03:18:38","modified_gmt":"2024-10-21T03:18:38","slug":"pdkn-ingatkan-presiden-prabowo-subianto-tentang-pembentukan-menteri-kabinet-menghadapi-multi-krisis-sosial-politik-ekonomi-dan-keuangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/liputancyber.com\/?p=16475","title":{"rendered":"PDKN Ingatkan Presiden  Prabowo Subianto Tentang Pembentukan Menteri Kabinet Menghadapi Multi Krisis Sosial Politik, Ekonomi dan Keuangan"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\">Liputan Cyber || Jakarta<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Sebanyak 17 menteri kabinet Jokowi-Ma\u2019ruf dirangkul lagi Prabowo Subianto untuk mengisi posisi kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk juga sederet figur patronase Jokowi yang bakal mengisi posisi wakil menteri serta kepala badan\/lembaga non kementerian.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Langkah politik Prabowo ini karuan saja membuat ruang publik riuh oleh pemikiran kritis sejumlah kalangan. Terlebih dari kalangan aktivis masyarakat sipil, kelompak menengah baru,\u00a0 hingga masyarakat biasa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Selain mengkritisi portofolio, latar kinerja dan lain-lain dari bekas menteri dan paronase Presiden Jokowi yang dirangkul Prabowo dalam kebinetnya, juga mengkritisi kuantitas dan konstruksi kabinetnya yang dinilai banyak figur\u00a0 yg tidak layak dan\u00a0 kelewat tambun.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Ketua Umum PDKN (Partai Daulat Kerajaan Nusantara), Parpol Nonkontestan Pemilu 2024, Dr. Rahman Sabon Nama, menyebut langkah politik Prabowo Subianto mengonstruksi bangunan kabinetnya nyaris menyerupai Kabinet 100 Menteri bentukan Soekarno pada 1966.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u201cSebentuk dan serawut wajah Kabinet\u00a0 Pasca G30S\/PKI yang hanya seumur jagung, dari 24 Pebruari sampai 27 Maret 1966, lalu bubar jalan,\u201d kata Rahman Sabon\u00a0 dalam suasana pengambilan sumpah Prabowo-Gibran di Gedung DPR\/MPR, Ahad (20\/10\/2024).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Alumnus Lemhanas RI ini tidak menafikan bahwa strategi pembentukan kabinet Prabowo yang sedemikian tambun, tentu terkandung maksud, agar eksekusi visi dan program pemerintahan Prabowo lebih terfokus dan efektif dalam pencapaian.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u201cAkan tetapi secara analisis dan kontemplatif,\u201d kata Rahman, \u201cpilihan sejumlah menteri, wamen, kepala badan\/lembaga yang terkesan \u2018Jokowistis\u2019 menimbulkan kekhawatiran dan pesimistis publik dalam pencapaian tujuan visi dan program Prabowo yang dijanjikan pada kampanye Pilpres.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Sikap kekhawatiran dan pesimistis itu,\u00a0 lebih dilatari oleh kinerja sementara menteri eks Jokowi yang terbukti gagal bahkan ditengarai luas di ruang-ruang publik terindikasi banyak yang bermasalah dengan hukum.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Karena itu Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Adonara Sunda Kecil NTT ini\u00a0 mengatakan,\u00a0 kekhawatiran dan pesimistis itu merundungi pula para raja\/sultan Nusantara yang bergabung dalam PDKN.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u00a0\u201cKekhawatiran dan pesimistis ini dapat berekskalasi kekecewaan dan keprihatinan, manakala performa pemerintahan Prabowo untuk kemajuan dan kesejahteraan gagal tercapai secara baik dan maksimal,\u201d kata Rahman Sabon Nama dari kediamannya di Ciputat\u00a0 Kota Tangerang Selatan..<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">Menurut Ketua Umum Persatuan Pengamal Tarikat Islam (PPTI) Ormas Kino Kino Pendiri Sekber Golkar ini, kendati muncul kekhawatiran dan pesimistis ihwal bentukan kabinet\u00a0 oleh Prabowo, namun tidak lantas ada penilaian bahwa Prabowo gagal di langkah awal memimpin Indonesia lima tahun mendatang.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Penilaian seperti itu, yang berkembang di sementara kalangan, menurut Rahman, terlalu prematur,\u00a0 tidak realistis dan subyektif. \u201cBahkan penilaian untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, pun masih di level relatif obyektif,\u201d katanya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Tetapi menurut amatannya pula, bahwa dinamika politik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, boleh jadi berlangsung panas. Antara lain, akan muncul tuntutan para tokoh masyarakat sipil maupun kelompok menengah baru terhadap Jokowi yang dinilai cukup banyak menabrak konstitusi dan masalah hukum lainnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Dinamika lain adalah\u00a0 tuntutan hukum dan gerakan sosial terhadap Gibran Rakabuming Raka yang diambil sumpah sebagai wakil presiden. Tuntutan ini dapat berlangsung riuh, lantaran lolosnya\u00a0 Gibran\u00a0 sebagai cawapres dinilai sarat inkonstitusi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Persoalan moral dan kesehatan mental Gibran sebagai seorang wakil presiden terkait isu\u00a0 Fufufafa, pun menjadi bagian tersendiri dalam dinamika tuntutan publik.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Dinamika tuntutan lainnya adalah soal keadilan sosial, dimana mayoritas rakyat terutama pribumi yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi termarjinalkan dari akses hidup layak secara ekonomis, hukum dan keadilan.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Kesemuanya itu menurut Rahman, merupakan krisis sosial politik, ekonomi dan hukum yang diwariskan Jokowi, mengiringi awal perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\">Rahman berharap, agar deretan krisis itu hendaknya dapat diselesaikan secara berkeadilan, obyektif dan bijak oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak menimbulkan krisis baru yang berkelanjutan dalam pemerintahannya. (TIM\/Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Liputan Cyber || Jakarta &nbsp; Sebanyak 17 menteri kabinet Jokowi-Ma\u2019ruf dirangkul lagi Prabowo Subianto untuk mengisi posisi kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk juga sederet figur patronase Jokowi yang bakal mengisi posisi wakil menteri serta kepala badan\/lembaga non kementerian. &nbsp; Langkah politik Prabowo ini karuan saja membuat ruang publik riuh oleh pemikiran kritis [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16476,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21,1185,22],"tags":[],"class_list":["post-16475","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jakarta","category-news-trending","category-pemerintah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16475","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16475"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16475\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16477,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16475\/revisions\/16477"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/16476"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/liputancyber.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}