Ming. Okt 25th, 2020

Liputan Cyber – Dinas Kominfo Jatim

Para Petani Tembakau di Jatim yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bertemu komisi B DPRD Jatim, para petani tembakau mengadu terkait turunnya harga tembakau serta para petani tembakau ini berharap pemerintah untuk memperhatikan nasibnya. Pasalnya, sampai saat ini kisaran bulan September di Jatim sudah memasuki panen raya tembakau, namun kepastian kebutuhan tembakau masih belum jelas.

“Meskipun panen, namun sampai saat ini belum terjadi kepastian dari pabrikan maupun pedangan besar dalam hal jumlah kebutuhan yang akan diserap dari petani,” kata ketua APTI Jatim Amin Subarkah di Surabaya, Senin (05/10/2020) sore.

Dikatakannya, di tahun 2019, cukai juga naik. Namun, tak membuat petani tembakau melakukan demo. Kini Industri dikejutkan dengan kenaikan 23 persen harga cukai rokok.

“Tapi pasar tembakau waktu itu cukup kondusif. Artinya, tembakau terbelih dengan average harga yang cukup baik. Sehingga tidak ada apa-apa, Petani tersenyum, pengusaha juga tersenyum. Harapan kami ya seperti itu di tahun 2020,” ujar Amin.

Namun, kata Amin, di tahun 2020 tidak seperti yang diharapkan oleh para petani tembakau. Para perani tembakau malah melakukan demo, karena permasalahan anjloknya harga tembakau.

APTI juga meminta komitmen dari pemerintah dalam urusan pertembakauan di Jatim. “Ada banyak masalah, misalnya urusan pupuk bersubsidi dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada petani,” terang Amin.

Dengan perhatian pemerintah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari tembakau asal Jatim. “Kalau kualitasnya baik, tentunya diharapkan tidak lagi pabrikan yang menilai tembakau asal Jatim jelek,” harapnya.

Petani tembakau di Jatim, sambung Amin Subarkah, minta ada komitmen dari pemerintah buka tutupnya gudang pembelian tembakau. ”Kalau terlambat adanya pembukaan gudang pembelian, petani tembakau terpaksa membakar tembakaunya. Oleh sebab itu, kami minta komitmen dari pemerintah dalam mengurus tata niaga tembakau di Jatim,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa menanggapi jeritan petani tembakau tersebut dengan mengungkapkan, pihaknya sudah merekomendasikan ke Dinas Perkebunan dengan pihak-pihak terkait, misalnya pabrikan untuk membahas permasalahan petani tembakau tersebut. “Disbun Jatim kami minta menfasilitasi supaya duduk bareng menemukan solusi bagaimana nasib petani tembakau Jatim kedepan menjadi lebih baik,” kata politisi asal PKB.

Diantara permasalahan yang diadukan petani tembakau adalah harga tembakau yang tak menentu, penyerapan dari pihak pabrikan yang tak maksimal, sehingga dibutuhkan komitmen bersama.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Karyadi mengatakan, dalam menghadapi persoalan tersebut, pihaknya akan terus membina dalam peningkatan produksi dan mutu. Jatim sendiri telah menyumbang 72 persen dari produksi tembakau nasional.

“Harga yang mutunya sesuai dengan grade mereka masih bagus. Harga yang tidak baik adalah harga yang tidak sesuai standart mutu,” tutur Karyadi.

Pihaknya akan terus membantu meningkatkan mutu tembakau melalui pupuk dan alsintan. Sehingga diharapkan bantuan tersebut bisa meningkatakn mutu produksi tembakau. ( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *